KAUSA.ID, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Sulawesi Tengah.

Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Dede Yusuf serta sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, Shyntia Sandra Kusuma, dan lainnya. Mereka disambut hangat oleh Gubernur Anwar Hafid, yang turut didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan jajaran kepala daerah se-Sulteng.

Dalam sambutannya, Anwar menyampaikan bahwa kunjungan ini memiliki makna khusus baginya, karena merupakan kunjungan resmi pertama dari DPR RI sejak ia menjabat sebagai gubernur.

“Sebagai mantan anggota DPR RI, saya paham betul kekuatan politik dan peran penting Komisi II. Maka saya selalu tekankan kepada jajaran pemerintah daerah untuk menyambut dengan hormat dan memberi pelayanan terbaik kepada setiap anggota dewan yang datang,” ujarnya.

Gubernur Anwar memaparkan sejumlah program prioritas yang saat ini tengah dijalankan Pemprov Sulteng, di antaranya Berani Cerdas dan Berani Sehat. Program Berani Cerdas telah menggratiskan biaya pendidikan di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri. Sedangkan Berani Sehat diwujudkan melalui skema Universal Health Coverage (UHC), yang kini telah mencakup 80 persen warga Sulawesi Tengah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami membiayai semua ini tanpa menambah beban fiskal. Dana efisiensi digunakan langsung untuk rakyat,” tegas Anwar.

Namun, ia juga menyoroti berbagai tantangan infrastruktur dasar yang masih dihadapi. Dari total 2.002 desa/kelurahan di Sulteng, tercatat masih ada 89 desa belum dialiri listrik, dan 606 desa belum memiliki akses telekomunikasi. Melalui program Berani Menyala, Pemprov menargetkan elektrifikasi dan konektivitas penuh di seluruh wilayah.

Di bidang pertanian dan perikanan, Anwar menjelaskan keberadaan Brigade Pertanian yang ditujukan untuk menyelaraskan musim tanam dan panen, serta pengadaan alat tangkap berskala besar bagi nelayan. Ia juga menyinggung rencana kebijakan satu harga bahan pokok, untuk menekan kesenjangan harga yang masih tinggi antardaerah.

“Harga LPG bisa mencapai Rp70.000 di wilayah tertentu, padahal HET-nya hanya Rp20.000. Ini harus segera dicarikan solusi,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur memaparkan strategi penyelesaian konflik agraria melalui pembentukan Satgas Khusus tingkat provinsi. “Tumpang tindih antara masyarakat, perkebunan, pertambangan, dan HGU semakin kompleks. Kita dorong musyawarah, namun jika tak ada jalan keluar, proses hukum akan ditempuh,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi, termasuk pelimpahan kewenangan teknis ke Kantor Regional (Kandreg) BKN agar proses pengisian jabatan bisa lebih cepat dan profesional.

Di akhir pertemuan, Anwar menyerukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan inklusif yang berbasis pada nilai lokal. “Kami membangun dengan fondasi nilai-nilai religius dan kearifan adat. Pemerintah daerah wajib menghentikan aktivitas ketika waktu salat tiba, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual masyarakat Sulteng,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan pentingnya optimalisasi peran BLUD dan BUMD dalam meningkatkan ekonomi daerah, terutama di tengah terbatasnya kapasitas fiskal.

“Ketika pagu APBN direfocusing untuk program-program nasional, maka kegiatan di daerah yang pendapatan aslinya rendah pasti terdampak. Di sinilah BUMD dan BLUD seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi sekaligus pemasok pendapatan daerah,” ujar Rifky.

Namun demikian, ia menyoroti bahwa lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng dinilai tidak sehat. Menurutnya, hal ini bukan hanya masalah manajerial, tetapi juga terkait kurangnya diversifikasi usaha dan struktur pembiayaan yang belum ideal.

“Kita tahu Sulteng punya peluang usaha besar, bahkan sektor sederhana seperti jasa air saja belum digarap optimal. Kita perlu cek cost-benefit-nya dan dorong diversifikasi usaha BUMD,” tambahnya.

Rifky menegaskan bahwa Komisi II tengah mendorong penyusunan Permendagri baru terkait pembinaan dan pengawasan BUMD. “Kuncinya, apakah mereka bisa bertransformasi dari tokoh politik menjadi manajer BUMD yang profesional dan profitable? Itu yang harus kita kawal bersama,” pungkasnya. (**)