KAUSA.ID, Palu – Akademisi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Sahran Raden, meluncurkan buku terbarunya berjudul Rekonstruksi Hukum Tata Negara.

Buku setebal 212 halaman ini memuat pembahasan dasar, struktur ketatanegaraan, dan sistem pemerintahan Indonesia secara komprehensif.

Sahran menegaskan, buku ini dapat menjadi rujukan utama bagi mahasiswa hukum, peneliti, hingga penyelenggara negara dalam memahami hukum tata negara Indonesia. “Ini merupakan buku ke-19 karya saya sejak 2012,” ujar Sahran dalam peluncuran yang berlangsung di sebuah kafe di Kota Palu, Jumat (19/9/2025).

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, antara lain Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako (Untad) Prof. Dr. Aminuddin Kasim, SH., MH., Dosen Hukum Tata Negara UIN Datokarama Palu Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum., serta Dosen Fakultas Hukum Untad Dr. Awaluddin, SE., SH., MH. Gubernur Sulawesi Tengah ke-10 Longki Djanggola dan Gubernur ke-11 Rusdy Mastura juga turut hadir.

Dalam paparannya, Sahran menjelaskan bahwa rekonstruksi hukum tata negara merupakan upaya memperbaiki dan memperbarui sistem ketatanegaraan agar lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan prinsip demokrasi serta keadilan.

Ia menafsirkan rekonstruksi sebagai proses membangun kembali pemikiran dan gagasan hukum tata negara, khususnya setelah amandemen UUD 1945.

Pascaamandemen UUD 1945, menurutnya, telah membawa perubahan signifikan, mulai dari reformasi kelembagaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hingga penguatan hubungan antar lembaga negara, otonomi daerah serta hak dan kewajiban warga negara.

Buku ini juga mengulas reformulasi hukum tata negara. Buku Rekonstruksi Hukum Tata Negara telah terbit perdana pada Agustus 2025 dengan ISBN 978-634-96192-6-4 dan e-ISBN 978-634-96192-7-1.