KAUSA.ID, PALU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menyatakan dukungannya terhadap penguatan tata ruang sebagai panglima pembangunan di Pulau Sulawesi. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Sulteng, jl. Moh Yamin, Kamis (10/7/2025).

Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi nasional, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid; serta Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Dr. Aris Mardani. Hadir pula para gubernur dari wilayah Sulawesi dan Papua Barat Daya, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Sebagai tuan rumah, DPRD Sulteng turut berperan penting dalam mendorong sinergi lintas wilayah dan lintas level pemerintahan. Menurut Syarifudin, penguatan penataan ruang sangat krusial untuk menghindari konflik, mencegah kerusakan lingkungan, serta menekan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Saya sangat mendukung penguatan tata ruang yang digagas dalam forum ini. Tata ruang yang tidak disiplin bisa menimbulkan persoalan serius, termasuk konflik dan ketimpangan,” kata Syarifudin.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Menurutnya, DPRD siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam mengawal sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan RPJMN 2025–2029.

“RDTR adalah prasyarat utama bagi investasi yang sehat dan terarah. Karena itu, DPRD akan mengawal alokasi anggaran, mendorong percepatan penyusunan RDTR, dan memperkuat pengawasan implementasinya di lapangan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Syarifudin juga mengapresiasi arahan AHY yang menekankan pentingnya tata ruang sebagai kompas utama pembangunan nasional. Ia sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan tak boleh meninggalkan rakyat kecil atau merusak lingkungan. DPRD akan memastikan keseimbangan antara investasi, ketahanan pangan, dan keadilan sosial,” tegasnya.

Ia berharap forum ini tidak sekadar menghasilkan rekomendasi teknokratis, tetapi mampu diterjemahkan ke dalam komitmen politik yang nyata, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. (**)