PALU, KAUSA – Pemerintah Kota Palu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Pelatihan Hilirisasi Pangan Komoditas Cabai dan Bawang Merah, Kamis (24/9/2026) di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu. Kegiatan ini sebagai upaya strategis mendukung Program Palu MAPAN dan mengendalikan inflasi melalui penguatan Hilirisasi Pangan Palu.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengolah cabai dan bawang merah menjadi produk bernilai tambah. Harapannya, proses Hilirisasi Pangan Palu ini dapat menciptakan usaha berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah. 

Wakil Wali Kota Imelda menekankan pentingnya mengarahkan pengembangan komoditas pangan hingga tahap hilirisasi. Menurutnya, hal ini akan mencegah produk masyarakat berhenti pada bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai jual yang lebih baik. 

“Waktu saya ke Jogja, semua cabainya itu nonpestisida. Semua bahan-bahannya organik. Ini tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk menghasilkan produk yang berkualitas,” kata Imelda Liliana Muhidin, Wakil Wali Kota Palu.

Wakil wali kota juga mencontohkan produk-produk dari Yogyakarta yang dikembangkan dengan bahan nonpestisida dan organik. Inspirasi ini diharapkan dapat diterapkan dalam pengembangan Hilirisasi Pangan Palu untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Proses pendampingan terhadap pelaku usaha tidak boleh berhenti setelah pelatihan. Wakil Wali Kota Imelda menegaskan bahwa pendampingan harus mencakup produksi, pengemasan, pemasaran, hingga perhitungan harga jual yang tepat.

“Saya berharap dari hasil pelatihan ini bapak dan ibu terus didampingi, termasuk terkait kemasan dan sebagainya. Produk-produk ini nantinya bisa kita masukkan ke kafe-kafe yang ada di Kota Palu dengan harga yang sudah diperhitungkan,” jelas Imelda Liliana Muhidin.

Imelda juga menyoroti pentingnya sinergi antara perangkat daerah terkait dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama dalam memahami Harga Pokok Penjualan (HPP). Ia mengingatkan agar pelaku usaha tidak hanya mengikuti harga pasar tanpa menghitung biaya produksi. 

“Dinas terkait harus bergandengan dengan UMKM. Mereka juga harus tahu HPP mereka, perhitungannya seperti apa. Semuanya harus dihitung, termasuk tenaga kerja. Jangan orang menjual Rp5.000, kita juga menjual dengan harga yang sama, padahal kualitas bahan kita berbeda. Akhirnya selalu rugi,” tegas Imelda Liliana Muhidin.

Pelatihan ini tidak boleh berhenti pada satu kegiatan saja. Imelda berharap adanya pembinaan dan pendampingan lanjutan agar peserta mampu mengembangkan produk secara konsisten dan memiliki daya saing. 

Wakil wali kota optimistis terhadap pengembangan klaster pangan di Kota Palu. Apabila berjalan dengan baik, sektor pangan tidak hanya akan mendukung pengendalian inflasi tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru. 

“Saya semangat sekali, karena ketika ini berjalan dengan baik, bapak dan ibu akan membuka lapangan pekerjaan. Anak-anak muda yang belum tahu mau melakukan apa, bisa mendapatkan pekerjaan dari usaha yang bapak dan ibu kembangkan,” ungkap Imelda.

Imelda berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan aktif berdiskusi. 

“Saya harap kegiatan ini diikuti sampai selesai. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan, jangan malu-malu. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi bapak dan ibu sekalian,” pungkasnya. (**)