JAKARTA, KAUSA.ID – Kampanye Pemilu 2024 telah dimulai pada 28 November 2023 dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Selama masa kampanye, masing-masing para paslon capres cawapres maupun caleg akan mempromosikan dirinya, berlomba-lomba menawarkan gagasan kepada publik.

Pada masa inilah para capres cawapres berkesempatan mengenalkan diri beserta visi misinya langsung kepada calon pemilih melalui pertemuan terbatas, tatap muka maupun lewat media sosial atau alat peraga kampanye.

Merespons dimulainya masa kampanye tersebut, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengingatkan agar semua kandidat agar tidak melupakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prioritas.

Menurutnya, masa pemilu seharusnya menjadi kesempatan untuk mengembalikan agenda penegakan HAM sebagai prioritas. Semua kontestan pemilu yang berkampanye harus memahami bahwa negara bertanggung jawab atas penegakan dan perlindungan HAM. Menjadikan HAM sebagai agenda utama adalah kewajiban.

“Kita saksikan sampai hari ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang ironisnya dilakukan oleh pejabat maupun aparat keamanan negara dan masih dibiarkan oleh negara. Impunitas atas pejabat maupun aparat negara yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM di beberapa kasus masih dipelihara,” kata Usman, Selasa (28/11/2023)

“Begitu pula kritik dijawab dengan pembungkaman, dihadapi dengan penggunaan kekuatan berlebih dari aparat negara,” sambungnya.

Ia memberikan contoh kasus kriminalisasi atas pembela HAM seperti yang dialami Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti maupun kepada warga lainnya yang terjerat oleh UU ITE masih terus berlangsung.

“Negara pun belum menunjukkan upaya yang transparan dan sungguh-sungguh untuk merevisi atau mencabut pasal-pasal karet UU ITE yang telah memakan banyak korban,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ia juga menyebut berbagai konflik agraria yang mementingkan agenda pembangunan pro-investasi namun mengorbankan masyarakat sipil seperti yang terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, hingga Flores kian menjadi.

Bahkan konflik bersenjata selama bertahun-tahun masih berlanjut di Tanah Papua. Begitu pula penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih jauh dari harapan.

Sehingga kata Usman, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, termasuk menuntut akuntabilitas aparat negara, secara adil dan transparan harus menjadi fokus utama dalam kampanye Pemilu 2024.

“Semua kandidat capres-cawapres berlomba-lomba mengangkat jargon pro-rakyat dan fokus mensejahterakan rakyat. Seharusnya ini juga diikuti dengan komitmen penegakan hak asasi manusia. Karena sejatinya, kesejahteraan tak bisa dilepaskan dari pemenuhan hak asasi,” tandasnya. (*/Kn)