Palu – Salah satu Calon Wali Kota Palu 2024-2029, Hadianto Rasyid, terus aktif melakukan kunjungan ke berbagai wilayah guna mendengarkan keluhan, kritik, serta saran dari masyarakat. Pada Kamis (26/9/2024), Ia menyambangi Jalan Malonda, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Kedatangan Hadianto disambut antusias oleh warga Buluri. Ini bukanlah kunjungan pertamanya ke daerah tersebut.

Ketika menjabat sebagai Wali Kota Palu, Hadianto rutin meluangkan waktu di akhir pekan untuk mengunjungi empat kelurahan setiap harinya.

“Biasanya, saat saya masih menjabat Wali Kota, saya mengunjungi kelurahan setiap Sabtu atau Minggu, secara bergilir di semua kelurahan di Kota Palu,” ujar Hadianto dalam sambutannya.

“Namun, sekarang saya sudah cuti dari jabatan Wali Kota, sehingga bisa mengunjungi kelurahan setiap hari,” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Hadianto menyampaikan bahwa Kota Palu memiliki keistimewaan tersendiri, mengingat wilayahnya yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduknya yang tidak terlalu banyak. Namun, ia juga mengungkapkan tantangan anggaran yang dihadapi kota tersebut.

“Kota Palu ini memang tidak begitu luas, jadi lebih mudah dibenahi. Tetapi, APBD kita masih kecil, sekitar 90% dari total kebutuhan. Itu pun harus dibagi untuk berbagai sektor seperti 20% untuk pendidikan, 15% untuk kesehatan, 50% untuk infrastruktur, serta 30% untuk belanja dan gaji pegawai. Sisanya dibagi ke 42 dinas yang ada di Palu,” ungkap Hadianto.

Ia kemudian mengajak masyarakat untuk tertib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mendukung pembangunan kota.

“Kalau kita hanya mengandalkan APBN, sulit membangun kota. Saya mengajak masyarakat untuk membayar pajak, karena dari pajak itu kita bisa membiayai program padat karya, memberikan bantuan PKH, serta bantuan modal usaha,” jelasnya.

Hadianto juga menekankan pentingnya pajak bagi daerah, karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang tidak bisa dihapuskan.

“Jika kita semua tertib membayar pajak, kita juga yang akan merasakan hasilnya. Pajak tidak bisa dihapus, karena merupakan sumber pendapatan daerah dan negara. Jika pajak dihapus, perekonomian akan lumpuh,” pungkasnya.

Di akhir pertemuan, Hadianto Rasyid juga memperkenalkan aplikasi SanguPalu, yang memudahkan masyarakat untuk membuat pengaduan langsung ke Pemerintah Kota Palu.(**)