KAUSA.ID, PALU – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, memimpin Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Gabungan Komisi DPRD Sulteng pada Kamis (3/7/2025). Rapat ini membahas laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, termasuk capaian penyerapan anggaran dan kinerja mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam rapat tersebut, Aristan menyampaikan bahwa masing-masing komisi telah menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi strategis. Komisi III, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, menyoroti sejumlah proyek yang belum dianggarkan serta pekerjaan yang tertunda akibat keterbatasan dana dan kebijakan efisiensi. Mereka merekomendasikan agar pekerjaan prioritas tersebut diakomodasi dalam penganggaran APBD 2026 dan menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan program dengan kemampuan serapan anggaran. Selain itu, mereka mendorong pemberian sanksi kepada pelaksana proyek yang tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Komisi II menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun atau sekitar 93,94 persen dari target. Meski capaian tersebut dinilai positif, komisi menilai masih terdapat potensi PAD yang belum tergali maksimal. Mereka merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak, pembenahan sistem digitalisasi, optimalisasi aset daerah, serta pengembangan sektor PAD baru.

Sementara itu, Komisi I menyampaikan kritik terhadap sejumlah anggaran yang tidak terealisasi dan mendesak agar masalah tersebut segera diselesaikan. Komisi ini juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap sarana dan prasarana bagi penghuni asrama di sejumlah daerah.

Aristan menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi dari masing-masing komisi akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kita harap semua rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti demi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan,” ujarnya. (**)