KAUSA.ID, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran DPRD Kabupaten Morowali, Selasa (15/4/2025). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Morowali, Hardianto Marzuki, didampingi Wakil Ketua II Sultanah Hadie, Ketua Komisi I Yopi, serta anggota DPRD lainnya yakni Nuryanti Karim, Alaudin, dan Murniati.

Pertemuan tersebut digelar dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kecamatan Bungku Selatan mengenai usulan pemekaran wilayah menjadi Kecamatan Umbele Kepulauan.

Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, pemekaran wilayah akan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan ekonomi.

“Saya sangat menyambut baik permohonan ini. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung rencana pertemuan dengan Bupati Morowali untuk membahas sejumlah isu penting lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan besar di wilayah tersebut.

“Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan Bupati Morowali. Kita perlu evaluasi keberadaan perusahaan-perusahaan besar, khususnya terkait perbaikan lingkungan pasca tambang, pengawasan tenaga kerja—baik lokal maupun asing—dan optimalisasi pendapatan daerah melalui bagi hasil,” tambahnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kendaraan operasional perusahaan tambang yang berdampak pada kebocoran potensi pendapatan daerah.

“Saat ini kita bahkan tidak tahu pasti jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah pertambangan. Padahal, itu berkaitan erat dengan pajak kendaraan dan pajak bahan bakar yang seharusnya masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Gubernur Anwar Hafid berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terus diperkuat demi peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) serta kesejahteraan masyarakat Morowali.

“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengurus ini. Kita harus pastikan bahwa DBH, baik untuk provinsi maupun kabupaten, bisa meningkat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (**)