KAUSA.ID, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido menerima audiensi dari jajaran Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sulawesi Tengah, Kamis (17/4/2025) di ruang kerja Gubernur.

Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Hiswana Migas Sulteng, Muhammad Abdulkadir Badjamal, yang datang bersama pengurus untuk membahas berbagai persoalan mendesak terkait distribusi energi di wilayah Sulteng.

Dalam audiensi tersebut, Abdulkadir menyoroti ketimpangan alokasi Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dan solar yang diterima oleh Sulawesi Tengah. Ia menyebutkan bahwa terbatasnya kuota membuat pasokan energi di beberapa daerah menjadi sangat bergantung pada suplai dari luar wilayah.

“Di Morowali, kebutuhan LPG meningkat drastis karena pertumbuhan jumlah pendatang yang bahkan melampaui penduduk lokal. Namun, hingga kini belum ada data akurat yang menjadi dasar penyaluran kuota. Akibatnya, terjadi over-kuota hingga 50 persen dari wilayah lain,” ujar Abdulkadir.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan kuota LPG di Kota Palu yang terjadi secara bertahap. Menurutnya, kelangkaan bukan disebabkan oleh persoalan distribusi, melainkan karena alokasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, ia menyoroti pengawasan ketat terhadap penyaluran solar di Kota Palu, padahal kota ini dikenal sebagai pusat industri yang memerlukan pasokan energi yang stabil.

“Banyak industri mengeluhkan keterbatasan solar. Dugaan kami, ketatnya distribusi terjadi karena praktik mafia BBM yang menjual solar ke industri tanpa prosedur resmi. Kami minta pemerintah membantu mengajukan tambahan kuota sesuai kebutuhan riil tahun sebelumnya,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak tinggal diam. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi daerah. Salah satu hasilnya adalah komitmen pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.

“Kami sudah menghadap BPH Migas, dan mereka sudah menyanggupi untuk membangun SPPBE di Poso. Ini akan memperkuat infrastruktur distribusi energi kita dan mengurangi ketergantungan dari daerah lain,” kata Anwar Hafid.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi aktif antara Hiswana Migas dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan energi masyarakat. Ia menyayangkan minimnya lobi daerah ke kementerian terkait selama ini, sehingga peluang untuk mendapatkan peningkatan kuota energi belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pun sektor swasta. Kita harus duduk bersama, menyatukan kekuatan dan komunikasi. Ini saatnya membangun aliansi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegas Gubernur.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha migas dalam mengatasi persoalan kelangkaan energi serta menciptakan distribusi yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. (**)