KAUSA.ID, SIGI – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, yang mewakili Dapil Sulawesi Tengah, mengusulkan pemberhentian sementara terhadap Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapatta, serta Bupati Tojo Una-Una (Touna) karena dianggap tidak netral dalam Pilkada Sulteng 2024.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapatta, menegaskan bahwa Longki Djanggola sebagai anggota DPR RI seharusnya lebih fokus pada aspirasi masyarakat, bukan mengurus masalah-masalah kecil seperti itu.

Irwan menyatakan bahwa Longki adalah sosok yang dihormatinya dan sering menjadi panutan serta memberi nasihat. Namun, dalam pandangannya, usulan pemberhentian sementara tersebut tidak berdasar.

“Pak Longki adalah orangtua saya, beliau menjadi contoh saya. Kami sering berdiskusi dan beliau sering memberi nasihat kepada saya. Tetapi, pertanyaannya adalah, mengapa hal-hal kecil seperti ini yang diperbesar? Harusnya Pak Longki fokus pada urusan yang lebih penting, seperti menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Bupati Irwan dengan tegas pada Minggu (8/12/2024).

Irwan juga mengkritik Longki dengan mengatakan bahwa selama masa kepemimpinan Longki, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Tengah.

“Banyak masalah lingkungan yang tidak terselesaikan saat beliau menjadi gubernur. Kenapa hal itu tidak menjadi perhatian? Justru hal-hal kecil ini yang malah dipermasalahkan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Irwan mengingatkan bahwa selama masa jabatan Longki sebagai Gubernur dan Bupati Parigi Moutong, masalah besar seperti tambang ilegal dan kerusakan lingkungan juga terabaikan.

“Kerusakan lingkungan terjadi begitu banyak, tambang ilegal pun tidak teratasi dengan baik. Saya rasa, urusan-urusan seperti itu lebih penting untuk diselesaikan,” kata Irwan.

Bupati Sigi ini menegaskan bahwa jika memang ada dugaan pelanggaran, seharusnya pihak yang merasa dirugikan bisa melaporkan langsung ke Bawaslu, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.

“Jika ada masalah seperti itu, mengapa tidak dilaporkan langsung ke Bawaslu atau pihak yang berwenang? Saya siap untuk diaudit dan menerima sanksi jika terbukti melanggar aturan. Selama ini, saya sudah mengikuti prosedur yang benar,” ujarnya.

Irwan juga menjelaskan bahwa sebagai Ketua Partai Golkar, ia memiliki tanggung jawab terhadap calon yang diusung oleh partainya dalam khusunya di Pibup Sigi.

Namun, ia memastikan bahwa ia tidak melanggar aturan yang ada.

“Saya mengikuti Surat Penegasan dari Mendagri terkait Kepala Daerah yang mengikuti konsultasi politik. Saya sudah resmi mengajukan surat izin kampanye kepada Gubernur PJ, Novalina, dan semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Bupati Sigi menegaskan bahwa ia siap menerima konsekuensi jika memang ada kesalahan yang dilakukan.

“Saya siap diberhentikan atau dipecat, karena saya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tapi saya ingin tahu, apa yang salah dengan langkah saya?” tegas Irwan.

Irwan juga menyebutkan bahwa pada masa pemerintahan Rusdi Mastura, banyak kemajuan yang dicapai, seperti penurunan angka kemiskinan, stunting, dan peningkatan pendapatan daerah.

“Di masa Pak Rusdi, angka kemiskinan, stunting, dan pendapatan daerah jauh lebih baik. Bahkan, dalam dua tahun masa jabatan beliau, pendapatan daerah meningkat drastis menjadi lebih dari dua triliun. Berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Longki,” ungkap Irwan.

Selain itu, Irwan juga mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Longki selama dua periode menjabat sebagai Gubernur.

“Apa yang telah beliau lakukan untuk daerah ini? Apa legasi yang ditinggalkan untuk Sulawesi Tengah? Saya rasa itu yang harusnya menjadi perhatian, bukan hanya persoalan kecil yang tidak berdasar,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irwan juga menyampaikan bahwa wilayah-wilayah terisolasi di Sulteng masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan.

“Di masa pemerintahan Pak Rusdi, banyak wilayah terisolasi yang bisa dijangkau, dan masalah-masalah seperti itu harusnya menjadi prioritas. Jangan hanya mempermasalahkan hal-hal kecil yang tidak penting,” katanya.

Irwan menegaskan bahwa hal-hal kecil yang dibesarkan oleh Longki seharusnya bukan menjadi fokus utama, melainkan isu-isu besar yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Saya siap dipecat atau diberhentikan, tapi mari kita lihat kembali aturannya yang jelas. Jangan sampai urusan kecil ini mengalihkan perhatian dari masalah yang jauh lebih besar di daerah ini,” pungkasnya.

Bupati Sigi berharap Longki sebagai tokoh senior di Sulawesi Tengah bisa lebih fokus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada, seperti kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan pembangunan daerah yang masih tertinggal.

“Fokuslah untuk mengurus daerah ini, bukan hal-hal kecil yang hanya akan menambah persoalan,” tutupnya. (*)