KAUSA.ID, PALU – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan bahwa kontestasi menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025 bukan sekadar ajang simbolis. Ia menekankan pentingnya integritas dan bukti kerja nyata dalam menghadapi proses evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI).

“WBK bukan sekadar label, tapi representasi dari budaya kerja yang bersih, melayani, dan transparan. Tidak boleh ada manipulasi atau rekayasa dokumen dalam menghadapi desk evaluasi. Harus ada perubahan nyata yang dirasakan,” tegas Bagus saat memberikan pengarahan secara virtual kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) peserta kontestasi WBK, Kamis (15/5/2025), dari Aula Kanwil Ditjenpas Sulteng.

Kegiatan pengarahan tersebut diselenggarakan untuk memberikan pemahaman teknis terkait mekanisme desk evaluasi dan strategi penyusunan data dukung, sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI).

Bagus menekankan bahwa seluruh tim pembangunan ZI di masing-masing UPT harus menguasai substansi data yang disampaikan, bukan sekadar mengisi dokumen administratif.

“Yang dinilai bukan sekadar dokumen, tapi sejauh mana dokumen itu mencerminkan kondisi riil. Itulah mengapa kejujuran dan semangat perbaikan harus menjadi fondasi,” jelasnya.

Adapun desk evaluasi oleh TPI dijadwalkan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan hasil seleksi awal, terdapat 9 UPT di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sulteng yang masuk nominasi untuk lanjut ke tahap evaluasi yakni, LPKA Kelas II Palu, Lapas Kelas III Kolonodale, Lapas Kelas IIB Toli-Toli, Lapas Kelas III Leok, Lapas Kelas III Parigi, Rutan Kelas IIA Palu, Rutan Kelas IIB Poso, Lapas Kelas IIB Ampana, Lapas Perempuan Kelas III Palu.

“Saat ini ada sembilan UPT yang melanjutkan kontestasi menuju WBK. Semoga semuanya bisa menunjukkan kinerja terbaik, bukan hanya untuk memenuhi syarat, tapi sebagai wujud nyata pelayanan publik yang lebih baik,” tambah Bagus.

Selain pengarahan dari Kakanwil, kegiatan ini juga diisi oleh tim Zona Integritas Kanwil, yang memberikan pendalaman teknis berupa simulasi pemaparan dan telaah dokumen sebagai bagian dari persiapan menjelang evaluasi.

Bagus mengakhiri arahannya dengan menekankan bahwa predikat WBK bukan sekadar capaian administratif, tetapi merupakan komitmen moral dan keberanian untuk terus berbenah secara berkelanjutan.

“Bekerja baik itu satu hal, tetapi membuktikan kerja baik secara terukur dan akuntabel, itulah tantangan kita. Dan itu harus dijawab bersama,” tutupnya. (**)