KAUSA.ID, PALU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy memimpin pelaksanaan penandatanganan Komitmen bersama, Pakta Integritas serta Perjanjian Kinerja di Palu, Jum’at (24/1/2025).

Hal ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2025.

Kakanwil Rakhmat mengungkapkan penandatanganan Perjanjian Kinerja bukanlah sekadar formalitas, melainkan merupakan langkah strategis yang menjadi dasar untuk mengukur capaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kementerian Hukum.

“Ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum Sulawesi Tengah,” kata Rakhmat Renaldy.

Menurutnya, Integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aspek pelayanan publik. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga semangat dan komitmen dalam beberapa hal, di antaranya:

  1. Memegang Teguh Nilai Integritas – Menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil.
  2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan – Memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
  3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi – Secara konsisten melakukan evaluasi untuk memastikan target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja tercapai dengan baik.
  4. Berinovasi dalam Bekerja – Menghadirkan solusi yang efektif dan efisien, seiring dengan tuntutan era digital yang berkembang.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan semata, melainkan tanggung jawab bersama. Kolaborasi, dedikasi, dan inovasi adalah elemen kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

“Marilah kita jadikan pembangunan zona integritas ini sebagai momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih baik, demi kemajuan institusi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ajaknya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Iqbal Andi Magga, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Suharto dan para pimpinan tinggi pratama baik Kemenkum Sulteng, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Imigrasi serta Kementerian HAM Sulteng. (**)