KAUSA.ID, PALU – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat menggugat dan mahasiswa se kota palu yang kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulteng, Senin (1/8/2025).

Tak hanya mahasiswa, massa dari aliansi ojek online se kota palu hingga pelajar STM juga ikut turun ke jalan menyampaikan aspirasinya.

Aksi yang dimulai pukul 11.50 WITA menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam orasi yang disampaikan, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya tuntutan evaluasi pajak 10 persen bagi UMKM di Palu, Evaluasi program BERANI Cerdas, seruan pencopotan Kapolri serta seruan pembubaran DPR.

”Kami juga mengecam tindakan represif aparat kepada pendemo dan menabrak kawan kami dari ojol, almarhum Affan Kurniawan,” seru dalam orasj tersebut.

Adapun tuntutan massa mulai dari isu daerah Sulteng hingga isu nasional:

Isu Daerah :

1. evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu. 

2. Membatalkan kenaikan gaji pegawai

3. Mengevaluasi program berani cerdas

4. Evaluasi seluruh tambang di Sulawesi Tengah

Isu Nasional :

1. Tolak RKUHAP

2. Bubarkan DPR, yang mana menjadi isu propaganda bagi mahasiswa

3. Evaluasi alih fungsi lahan dan pertambangan

4. Sahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

5. Menolak penulisan ulang sejarah Indonesia

6. Menagih 19 Juta janji lapangan pekerjaan

7. Jaminan sosial untuk perempuan dan anak

8. Naikan gaji profesi pengajar, guru dan dosen

9. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis

10. Mengecam tindakan represif aparat

11. Pemerintahan gagal mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat

12. Menomorsatukan pendidikan

13. Mengecam pembungkaman terhadap media

14. Pencopotan anggota DPR RI yang menyampaikan narasi provokatif dan anti rakyat

15. Copot Kapolri

16. Menuntut audit dan transparansi terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh DPR

17. Sejahterakan guru dan tenaga kesehatan

18. Mengajukan Yudisial Review terkait syarat pencalonan anggota DPR

19. Mengembalikan otonomi daerah

20. Hapus tunjangan terhadap seluruh DPR RI

21. Kawal pengusutan kasus terhadap saudara Affan Kurniawan, dan menuntut kepolisian dan DPR bertanggung jawab atas meninggalnya alm Affan Kurniawan

22. Evaluasi seluruh kebijakan pemerintah

23. Hentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat di tanah papua

24. Reformasi militer kepolisian, militer dan DPR

25. Evaluasi kinerja tujuh anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah yang dalam hal ini kami tidak percayai lagi

26. Sahkan RUU PPRT

(kn/kn)