KAUSA.ID, PALU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menilai Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD 2025–2029 belum mengakomodasi sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan visi-misi gubernur, khususnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan penguatan nilai ekspor daerah.

Hal ini disampaikan Yus dalam rapat kerja Pansus RPJMD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Rabu (15/5/2025).

Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Sulteng, Ir. Cristina Sandra Tubondo, MT memaparkan Ranwal RPJMD yang menuai sejumlah tanggapan kritis dari anggota dewan.

“Menurut saya, peningkatan SDM aparatur dan infrastruktur pendukungnya belum tersentuh maksimal. Ini penting untuk menunjang realisasi visi Gubernur melalui sembilan program unggulan ‘BERANI’,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Yus mencontohkan, jargon “BERANI Sehat” akan sulit tercapai jika ketersediaan tenaga medis, terutama dokter spesialis, masih terbatas. Ia juga menyoroti ketiadaan ahli hukum laut di Sulteng, padahal provinsi ini memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia. Kondisi ini, lanjut Yus, mencerminkan lemahnya perencanaan dalam membangun SDM unggul yang relevan dengan potensi daerah.

Ia menyarankan agar Pemprov memperluas cakupan pemberian beasiswa, tidak hanya terbatas pada jenjang S1, melainkan hingga S2 dan S3, serta menyiapkan insentif dan infrastruktur pendukung bagi para lulusan. “Kalau kita ingin mereka kembali dan mengabdi, maka fasilitas seperti rumah dinas atau sarana kerja harus disiapkan,” tegasnya.

Selain itu, Yus juga menyoroti lemahnya kinerja ekspor daerah. Menurutnya, komoditas unggulan daerah selama ini hanya berputar di dalam wilayah, tanpa daya saing di pasar luar. “Bagaimana kita mau meningkatkan ekspor kalau komoditas kita hanya berputar-putar di Talise,” ucapnya, mengilustrasikan kondisi stagnan ekspor Sulteng.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Pansus turut menyampaikan pandangan, di antaranya Wiwik Jumatul Rofi’ah, Zalzulmida A Djanggola, Suardi, Ronald Gulla, dan Sadat Anwar. Wiwik menilai bahwa dari sembilan program BERANI, setidaknya tiga harus menjadi fokus utama: BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Sejahtera.

Yus juga menambahkan bahwa sektor pertanian sulit berkembang jika regulasi tidak memberi ruang bagi penguatan infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani. Ia bahkan menyebut perlunya meminta diskresi dari BPK RI terkait aturan pengadaan infrastruktur agar pembangunan yang menyasar petani bisa masuk dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Rapat tersebut dihadiri oleh Sekprov Sulteng Dra. Novalina, MM, Asisten II Bidang Pembangunan, serta sejumlah pejabat dari instansi teknis, seperti Bappeda, BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, dan Biro Hukum Pemprov. Acara diakhiri dengan tanggapan dari Kepala Bappeda Sulteng, yang merespons masukan anggota dewan secara rinci. (**)