KAUSA.ID, PALU — Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) berhasil mempertemukan masyarakat Desa Sulewana dengan PT Poso Energy dalam mediasi penyelesaian konflik agraria yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, menjelaskan bahwa masyarakat mengeluhkan dampak negatif dari aktivitas PT Poso Energy, terutama akibat peledakan (blasting) untuk pendalaman dasar Sungai Poso.

“Warga melaporkan kerusakan rumah, fasilitas umum dan sosial, lahan pertanian, serta tanah longsor yang terjadi sejak kegiatan blasting dilakukan,” kata Eva, Sabtu (12/7/2025).

Pihak perusahaan mengakui melakukan peledakan di beberapa titik sungai sebagai upaya meningkatkan debit air untuk turbin pembangkit listrik. Namun, mereka menolak bahwa aktivitas itu menjadi penyebab langsung kerusakan di desa.

Eva menegaskan, Desa Sulewana termasuk wilayah ring satu karena berada di antara PLTA Poso 1 dan Poso 2, sehingga perusahaan wajib bertanggung jawab atas dampak kegiatannya.

“Warga menyampaikan bahwa sebelum perusahaan beroperasi, mereka tidak pernah mengalami kerusakan seperti ini,” jelas Eva.

Setelah diskusi panjang, PT Poso Energy menyatakan komitmen untuk menangani dampak kegiatan perusahaan, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang rumahnya terdampak.

“Perusahaan menyatakan akan memberi perhatian khusus pada Desa Sulewana dan siap memperbaiki kerusakan yang ada,” tambah Eva.

Dalam berita acara mediasi, juga disepakati bahwa Satgas PKA akan terus mengawasi pelaksanaan komitmen tersebut agar tidak berhenti pada janji.

Warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang membentuk Satgas PKA untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik agraria dengan perusahaan besar. (**/kn)