KAUSA.ID, PALU – Pemerintah Kota Palu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu, kembali mengikuti Rapat Koordinasi rutin pengendalian inflasi daerah, Senin (19/02/2024).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini digelar secara virtual dan diikuti oleh Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu Rahmad Mustafa mewakili Wali Kota Palu.

Rakor tersebut beragendakan tentang pembahasan perdagangan terhadap pasokan pangan yang diikuti oleh Kepala Daerah se-Indonesia, dan diawali dengan penyampaian dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir Balaw.

Rakor kali ini dilaksanakan sebagai upaya bentuk perhatian pemerintah menjelang memasuki bulan Ramadhan yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi.

Dalam arahannya, Tohir mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat akan terus melakukan pengecekan secara langsung yang terjadi di lapangan.

Dari data BPS disampaikan berdasarkan historis tahun 2018-2024, pada Februari komponen harga bergejolak beberapa kali mengalami inflasi. Inflasi Februari untuk komponen harga bergejolak tertinggi pada Februari 2020, yang diantaranya disebabkan oleh beras, bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan daging ayam ras.

Secara umum, komoditas yang paling sering menyumbang andil inflasi sepanjang Februari 2018-2023 adalah beras, bawang putih, cabai merah, bawang merah, cabai rawit, ikan segar dan daging ayam ras.

Dilaporkan juga dalam rakor ini, secara nasional, dari 68,14% kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi di Ogan Komering Ulu Selatan dengan nilai 4,28 %. Komoditas penyumbang andil terbesar kenaikan IPH untuk 10 wilayah kabupaten Kota didominasi oleh cabe merah, daging ayam ras dan beras. (**)