KAUSA.ID, SIGI — Pemerintah Kabupaten Sigi menegaskan tetap melakukan kerja sama lanjutan dengan Karsa Institute dalam penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan energi terbarukan. Salah satu fokus utama yang tengah dibahas adalah pengelolaan sampah organik skala desa menjadi biogas dan sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Bupati Sigi menilai kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (NGO) seperti Karsa Institute menjadi sangat strategis, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi. Kehadiran Karsa Institute dinilai mampu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

“Dengan adanya efisiensi anggaran saat ini, saya sangat terbantu karena ada NGO yang bisa melakukan pendampingan masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan pemberdayaan desa,” ujar Bupati Sigi kepada awak media dalam pertemuan bersama Karsa Institute, Yayasan CARE Peduli, KOICA, serta perwakilan UN Woman, di salah satu Hotel di Kota Palu, sJumat (30/1/2026).

Menurutnya, setiap NGO memiliki spesialisasi masing-masing, termasuk Karsa Institute yang fokus pada pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang dinilai paling menjanjikan adalah pengelolaan sampah organik desa.

“Ini temuan luar biasa. Sampah hanya dua ton per desa bisa diolah menjadi biogas, menciptakan energi terbarukan, membuka lapangan kerja, dan bahkan menghasilkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Program tersebut dirancang berbasis pengelolaan masyarakat, terutama melibatkan kelompok perempuan. Model ini telah diuji coba di Depok dan menunjukkan hasil signifikan, baik dari sisi pengurangan sampah maupun nilai ekonomi yang dihasilkan.

Sementara itu, CEO Yayasan CARE Indonesia, Abdul Wahib Situmorang menjelaskan bahwa satu unit pengelolaan sampah mampu mengolah hingga dua ton sampah organik per hari dan sekitar 350 kilogram sampah plastik. Selain biogas, program ini juga menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi.

“Pendapatan tidak hanya dari pengolahan sampah, tetapi juga dari karbon kredit. Sampah organik menghasilkan gas metana yang emisinya jauh lebih besar dari CO₂ dan bisa disertifikasi untuk karbon kredit,” jelas Abdul Wahib Situmorang.

Selain itu, pengelolaan sampah organik juga dikombinasikan dengan teknologi maggot. Hasilnya berupa pakan ternak, pakan ikan, bahan baku kosmetik, serta pupuk organik (kasgot) yang mendukung pertanian hortikultura berbasis organik.

Bupati Sigi menilai program ini sejalan dengan visi daerah untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan sekaligus menurunkan angka pengangguran.

“Kalau lapangan kerja terbuka, pengangguran bisa turun drastis. Ini bukan hanya soal sampah, tapi soal ekonomi rakyat,” tegasnya.

Program tersebut juga dinilai sejalan dengan prioritas nasional Presiden, termasuk pengelolaan sampah, energi terbarukan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bahkan, uji coba awalnya disebut telah mendapat dukungan dari Menteri Keuangan.

“Ini program dengan modal kecil tapi manfaatnya besar dan berulang. Bisa mengurangi beban APBD dan juga belanja negara,” ujar Bupati.

Dengan jumlah desa di Kabupaten Sigi mencapai lebih dari 140 desa dan produksi sampah sekitar 40 ton per hari, pemerintah daerah menilai program ini memiliki potensi besar untuk diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah, terutama desa-desa perbatasan dan padat penduduk.

Ke depan, Pemkab Sigi bersama Karsa Institute berencana melakukan kunjungan lapangan dan menyiapkan percontohan sebagai langkah awal sebelum dilakukan pengembangan skala besar.

“Komitmen kami jelas. Sigi ingin dibangun sebagai daerah hijau dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar eksploitasi sumber daya,” pungkas Bupati. (kn/kn)