PALU, KAUSA.ID – Memeringati 5 Tahun bencana di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong, Aliansi Jurnalis Indendepen (AJI) Palu, menggelar diskusi publik, Rabu (27/9/2023).

Diskusi digelar untuk memeringati 5 tahun bencana gempa, tsunami dan liquefaksi dirangkai dengan diseminasi liputan 5 jurnalis peserta fellowsip AJI Palu. Diskusi yang dipandu oleh Yahya M Ilyas, Anggota Divisi Gender dan Kelompok Marginal AJI Palu berlangsung di Kafe RoA, dihadiri pejabat PUPR, jurnalis dan pegiat CSO serta ormas pemuda.

Dalam Diskusi kali ini turut menghadirkan pembicara dari PUPR, SKP HAM dan kesaksian penyintas bencana untuk berbagi pengalaman dirinya selama berada di huntara.

Penghuni barak pengungsi di Padang Golf, Sri Tini Haris (54 tahun) mengatakan Ia sudah 5 tahun tinggal di hunian sementara (huntara) dengan kondisi hunian yang tidak layak ditinggali. Huntara berukuran 3 x 4 meter. Ditempati maksimal dua tahun hingga 28 September 2023 Sri Tini dan keluarganya dan warga terdampak bencana (WTB) masih ada yang tinggal di huntara.

“Sudah banyak diantara kami para penyintas yang meninggal, dua diantaranya bunuh diri. Ada yang minum racun, ada yang gantung diri. Kami hanya meminta kejelasan huntap apakah memang ada atau tidak. Jika ada tolong di percepat,” ujar Tini salah seorang penyintas yang menghuni huntara padang golf Palu, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi diseminasi media AJI Palu, memperingati lima tahun bencana Palu, Sigi dan Donggala Rabu 27 September 2023.

Mohamad Syafari Firdaus, Ketua Tim Monitoring Rehabilitasi Rekonstruksi Sulteng dari organisasi Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulteng, menjelaskan total kebutuhan 8.399 unit. Huntap yang terbangun hingga Agustus 2023 sebanyak 4.454 unit.

Masih terdapat 3.798 unit yang sedang dibangun. Dan 147 unit yang sama sekali belum dibangun. Padahal seharusnya pembangunan huntap itu selesai dalam 2,5 tahun sejak diterbitkan Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 10/2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, pada 12 April 2019.

Pihak PUPR seperti yang disampaikan Teguh M Abdu, Team Leader Oversight Provider Kementerian PUPR mengatakan, ketersediaan lahan menjadi faktor yang menghambat pembangunan huntap. Pembangunan huntap bagi 1.600 WTB di Kota Palu baru dapat dilakukan setelah permasalahan lahan diselesaikan pada akhir tahun 2022 untuk lokasi huntap di kelurahan Talise dan Tondo.

Ia mengatakan, di lahan huntap Tondo 2 masih ada yang bermasalah. Sekitar 160 unit huntap masih dalam gugatan dari warga setempat. Permasalahan lain terkait lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah ada yang berada di lokasi pelosok yang belum memiliki akses jalan masuk untuk membawa material pembangunan huntap.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hunian Tetap, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II, Kementerian PUPR, Zulfahmi mengatakan, upaya untuk percepatan penyelesaian hunian diharapkan rampung pada akhir tahun 2023. (*/Kn)