PALU, KAUSA – Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah, Yus Mangun, menghadiri Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026,  Sabtu (29/08/2026) di Kota Palu. Kegiatan ini fokus membahas pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan, demi mengurangi ketimpangan dan menuntut transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) di Sulawesi Tengah.

Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 mengusung tema “Menolak Kemiskinan di Atas Tanah Emas: Melawan Ketimpangan Ekstrem – Pengelolaan Pertambangan dan Menuntut Transparansi Fiskal DBH”. 

Yus Mangun, mewakili Ketua DPRD Sulteng menyampaikan bahwa DPRD Sulteng berkomitmen penuh mengawal kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya adalah memastikan kekayaan alam tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal. Peran aktif DPRD Sulteng diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Menurut Yus Mangun, kekayaan ini harus dikelola secara bertanggung jawab agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Karena itu, jangan sampai kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” kata Yus Mangun.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pendapatan dari kekayaan daerah dikelola dan seberapa besar manfaatnya dirasakan. Transparansi adalah kunci akuntabilitas DPRD Sulteng.

“DBH harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, membuka lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan,” jelasnya.

Yus Mangun menilai Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah 2026 sebagai momentum penting untuk mempertemukan pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD Sulteng, OPD teknis, akademisi, hingga organisasi masyarakat dan masyarakat luas, semua bersatu padu. Ia berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan.

“Yang paling penting adalah bagaimana suara rakyat bisa menjadi bagian dari kebijakan pembangunan. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Tengah. Rakyat bersuara, keadilan harus nyata,” pungkasnya. (**)