PALU, KAUSA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas layanan kesehatan Sulteng, pemerataan dokter spesialis, serta percepatan penanganan stunting. 

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026). 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Reny mengemukakan sejumlah tantangan pembangunan layanan kesehatan Sulteng. Salah satunya adalah keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan esensial di daerah.

Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian besar fasilitas ini merupakan bangunan lama yang membutuhkan renovasi mendesak agar dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang berlaku, demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” kata Reny Lamadjido.

Selain puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit juga menjadi perhatian utama. Fokusnya adalah pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan prioritas seperti kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.

Wakil Gubernur juga menyoroti keterbatasan dan belum meratanya distribusi dokter spesialis di wilayah Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas, sebagai langkah konkret meningkatkan layanan kesehatan.

Saat ini, program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah telah berhasil menerima empat peserta. Hal ini diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga medis spesialis di berbagai fasilitas layanan kesehatan Sulteng.

Terkait penanganan stunting, Wagub Reny mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan, guna memastikan efektivitas intervensi gizi dalam upaya pencegahan stunting.

Menurutnya, pemantauan berkelanjutan dan penguatan peran kader posyandu sangat penting. Hal ini akan mendukung intervensi gizi yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka stunting.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Gigi Puti Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut memiliki tujuan ganda. Yaitu, menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Komisi IX juga menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah. (**)