PALU, KAUSA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menegaskan komitmen penguatan sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan mudah dan cepat melalui Program Berani Sehat. Penguatan kolaborasi ini dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur, Senin (21/9/2026).

Forum tersebut melibatkan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan instansi terkait. Tujuannya adalah menyamakan persepsi serta mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat.

“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” kata Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido.

Sejak pelaksanaan Program Berani Sehat, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan. Hal ini memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kendala administrasi.

Hingga saat ini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulteng telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Capaian ini membuktikan peran penting kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan.

Reny menjelaskan, salah satu kekuatan Program Berani Sehat terletak pada pemanfaatan aplikasi SeHati. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan meskipun menghadapi persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan.

Melalui integrasi tersebut, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan tidak aktif dapat langsung diverifikasi melalui aplikasi SeHati, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat.

“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelas Reny Lamadjido.

Ia menilai pembaruan data menjadi salah satu kunci keberhasilan kerja sama tersebut. Oleh karena itu, Reny meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk memperbarui data secara berkala.

Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat sekaligus menghindari data ganda atau data yang sudah tidak relevan. Keakuratan data akan mendukung keberlanjutan Program Berani Sehat.

“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegas Reny Lamadjido.

Reny juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam membiayai jaminan kesehatan masyarakat. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah provinsi juga membantu membiayai masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pada 2025, dukungan pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp68 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan. 

“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny Lamadjido.

Wagub menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan. Namun, harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan.

Ia meminta seluruh pihak menjadikan berbagai tantangan yang masih ditemukan di lapangan sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan melalui koordinasi dan kolaborasi. Hal ini krusial untuk kesuksesan Program Berani Sehat.

“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkas Reny Lamadjido.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Syahriar, Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah. (**)