KAUSA.ID,Palu- Pemerintah Kota Palu terus mematangkan rencana pembangunan Gedung Government Service Center (GSC) atau Kantor Wali Kota Palu yang baru di kawasan Vatulemo. Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, memimpin langsung rapat pembahasan pembangunan tersebut di ruang kerjanya, Kamis (29/1/2026).

Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin, Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, serta sekitar 10 kepala dinas terkait turut menghadiri rapat perencanaan tersebut.

Dalam rapat itu, Wali Kota Palu menegaskan bahwa pembangunan Kantor Wali Kota Palu masih berada pada tahap perencanaan. Ia menargetkan pembongkaran gedung lama sekaligus pembangunan gedung baru dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2026.

“Pembangunan ini masih dalam tahap perencanaan, dan insya Allah pembongkaran serta pembangunan gedung baru bisa dimulai tahun ini,” ujar Hadianto Rasyid.

Wali kota menjelaskan bahwa kondisi gedung kantor saat ini sudah tidak lagi mendukung kebutuhan pelayanan pemerintahan, baik dari segi kenyamanan, pencahayaan, maupun penataan ruang kerja.

Melalui pembangunan kantor baru, Pemerintah Kota Palu ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan fungsional agar kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melayani masyarakat semakin optimal.

Lebih lanjut, Wali Kota Palu menyampaikan bahwa Gedung Government Service Center akan berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu yang menampung sekitar 10 perangkat daerah dalam satu kawasan.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan selama masa pembangunan, Wali Kota Palu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyewa gedung tambahan. Pemerintah Kota Palu akan memaksimalkan penggunaan fasilitas dan kantor yang telah tersedia.

“Kantor wali kota akan sementara menempati rumah jabatan, begitu juga kantor wakil wali kota. Kita optimalkan fasilitas yang ada tanpa menyewa gedung,” tegasnya.

Wali Kota Palu berharap pembangunan Gedung Government Service Center dapat berjalan sesuai rencana dan menjadi simbol peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Palu.

“Gedung ini akan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang representatif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya.