PALU, KAUSA – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu, Kamis (20/8/2026) di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu. Pertemuan ini berfokus pada evaluasi kondisi inflasi dan penyusunan strategi konkret guna menjaga stabilitas harga serta memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal

Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, Rahmad Mustafa, perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulteng, Bank BTN, BPS, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta perangkat daerah dan unsur terkait lainnya. Diskusi dalam HLM TPID Palu mencakup berbagai aspek ekonomi.

Mengusung tema “Memperkuat Stabilitas Harga dan Digitalisasi Transaksi untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu,” agenda HLM TPID Palu ini tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga penguatan digitalisasi transaksi daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). 

Dalam arahannya, Imelda meminta seluruh peserta untuk memberikan perhatian serius terhadap pemaparan dari Bank Indonesia dan BPS terkait perkembangan indikator inflasi Kota Palu. Ia menekankan bahwa forum HLM TPID Palu harus menghasilkan langkah nyata yang dapat diterapkan oleh seluruh pihak sesuai tugas dan kewenangannya.

“Kegiatan seperti ini sudah beberapa kali kita lakukan. Saya berharap dalam setiap High Level Meeting seluruh peserta dapat menyimak dengan baik paparan dari Bank Indonesia maupun BPS terkait bagaimana kondisi dan perkembangan inflasi di daerah kita,” kata Imelda.

Imelda menilai pengendalian inflasi merupakan pekerjaan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta respons pemerintah terhadap perubahan harga menjadi bagian penting yang harus terus diperhatikan dalam upaya HLM TPID Palu.

Selain itu, wakil wali kota memberikan perhatian khusus terhadap agenda digitalisasi transaksi melalui TP2DD. Ia mendorong kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Bank BTN dalam memperluas penggunaan QRIS di kalangan pelaku UMKM. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi HLM TPID Palu.

“TP2DD ini berkaitan dengan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan. Kami berharap sinergi antara Perdagin dan BTN terus dilakukan, terutama dalam percepatan distribusi rompi dan barcode QRIS kepada pelaku UMKM,” tegas Imelda.

Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, transaksi UMKM diharapkan menjadi lebih praktis, aman, transparan, dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan ekosistem ekonomi digital. Ini adalah langkah maju yang dibahas dalam HLM TPID Palu.

“Saya berharap forum ini menjadi wadah yang baik untuk menerima berbagai saran dan masukan dari seluruh instansi terkait. Ada Perdagin, UMKM, sektor pertanian, dan lainnya,” ujar Imelda.

Imelda menyebutkan, berbagai kegiatan pemerintah, termasuk Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Pertanian, merupakan bagian dari intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia. Upaya ini konsisten dengan tujuan HLM TPID Palu.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, inflasi IHK Kota Palu secara tahunan (year on year/yoy) pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,96 persen. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Kondisi ini menjadi indikator bahwa tekanan inflasi di Kota Palu masih terkendali, namun pemerintah daerah bersama HLM TPID Palu tetap perlu melakukan langkah antisipatif.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Palu bersama TPID akan kembali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional. Sidak ini bertujuan memantau perkembangan harga dan memastikan ketersediaan stok komoditas pangan strategis, sekaligus sebagai upaya deteksi dini potensi kenaikan harga. Ini adalah bagian dari strategi yang ditetapkan dalam HLM TPID Palu. (**)