KAUSA.ID, PALU – Pemerintah Kota Palu menganggarkan Rp17,12 miliar untuk layanan transportasi publik di Kota Palu selama tahun 2025.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu tahun 2025 yang dikutip Jumat (4/4/2025), program itu melekat pada Dinas Perhubungan Kota Palu dengan nama program penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah.

Target indikator kinerja kunci (IKK) program tersebut yakni tersedianya 36 unit armada untuk transportasi publik. Program itu mendukung program prioritas untuk misi pemerintahan mantap melayani, dengan program prioritas pembangunan Kota Palu untuk reformasi dan revitalisasi moda transportasi.

Dalam dokumen RKPD 2025, transportasi massal juga menjadi fokus pembangunan di tahun 2025, karena bukan hanya mempengaruhi cara orang bergerak di dalam kota, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar.

Pemerintah berharap Program Bus Rapid Transit (BRT) yang telah dilaksanakan, dapat menjadi transportasi umum di Kota Palu yang lebih efektif.

Sebelumnya, transportasi publik dipandang sebagai solusi atas sejumlah permasalahan di sektor perhubungan, seperti minimnya jumlah angkutan resmi, trayek angkutan yang tidak sesuai ketentuan, serta kendaraan yang belum melakukan uji KIR secara berkala.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemkot Palu telah meluncurkan moda bus Trans Palu yang dikelola oleh PT Bagong Dekaka Makmur. Pemerintah bertindak sebagai pembeli jasa, sementara operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Bus TransPalu mulai dioperasikan secara gratis sejak 1 Oktober 2024 di seluruh koridor. Namun, mulai 1 Januari 2025, layanan ini memberlakukan tarif, yakni Rp5.000 untuk penumpang umum dan Rp2.500 bagi pelajar (**)