Palu, KAUSA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hari Senin, 05/10/2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng.

Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah agar RAPBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen keuangan tahunan, tetapi juga instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan RAPBD 2027 Sulawesi Tengah, pemerintah memperhatikan arah kebijakan, kemampuan keuangan, prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menekankan bahwa setiap program harus memiliki keluaran dan hasil yang jelas, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi warga.

“Setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi lebih jauh harus memberikan output dan outcome yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Reny A. Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Pemerintah menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah masih terbatas sehingga dibutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dari sisi pendapatan, pemerintah akan berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan pendapatan secara cermat.

Sementara pada sisi belanja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan dan pemenuhan belanja wajib.

Alokasi belanja diarahkan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan perekonomian masyarakat, pengembangan sektor unggulan, serta penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 Sulawesi Tengah dapat berlangsung secara konstruktif, transparan, dan sesuai jadwal demi menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Masukan, saran, and koreksi dari DPRD merupakan bagian penting dalam rangka penyempurnaan RAPBD agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan semakin mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” lanjut Reny A. Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Penentuan prioritas anggaran menjadi hal krusial agar setiap rupiah APBD dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan jajaran kepala perangkat daerah. (**)