PALU, KAUSA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berhasil memfasilitasi penyelesaian konflik tempat tinggal yang dialami oleh warga Mes Pondok Karya di kawasan Lingkungan Industri Kecil atau BPN Kota Palu mencatat sebanyak 18 kepala keluarga akan segera direlokasi ke hunian baru yang lebih layak.

Melalui kesepakatan bersama, warga yang terdampak Konflik LIK Tondo tersebut akan mendapatkan rumah permanen tipe 36 lengkap dengan fasilitas dasar seperti sambungan listrik dan instalasi air bersih.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah provinsi merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap persoalan masyarakat meskipun penanganannya tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan gubernur.

“Saya tidak pernah mau mengambil alih tugasnya bupati dan wali kota. Tapi saya tidak tenang hidup saya kalau ada rakyat Sulawesi Tengah ini yang susah hidupnya,” ujar Anwar Hafid dalam penyampaian kesepakatan penyelesaian konflik, Senin (09/11/2026).

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak segan turun tangan langsung ke lapangan demi membantu warga yang tengah menghadapi kesulitan hidup akibat masalah tempat tinggal.

“Saya ini pejabat gila urusan. Jadi kalau saya dengar rakyat kesusahan, walaupun itu bukan kewenangan saya atau bukan tugas dan tanggung jawab utama saya, saya langsung turun,” kata Anwar Hafid menambahkan.

Anwar juga menekankan bahwa pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan yang telah dibuat pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

“Pemerintah yang baik itu, kalaupun itu kebijakannya pemerintah sebelumnya sudah tidak ada, wajib hukumnya pemerintah sekarang mengamankan kebijakan itu. Kalau tidak mau mengamankan, lebih baik jangan jadi gubernur,” tegasnya.

Dalam kesepakatan penyelesaian konflik LIK Tondo, Pemprov Sulteng berkomitmen membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi warga yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta sambungan listrik.

Sementara itu, PT Palu Nagaya bersama PT Intim menyediakan lahan relokasi untuk pembangunan hunian tersebut. Setiap keluarga direncanakan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter di Kelurahan Tondo, Kota Palu. Proses pemindahan fisik warga rencananya akan dilangsungkan secara bertahap mulai Februari 2027 hingga paling lambat tanggal 13 April 2027.

Anwar mengatakan, pelaksanaan relokasi membutuhkan kerja sama lintas pihak. Pemerintah Kota Palu diharapkan turut membantu penyediaan infrastruktur lingkungan, seperti jalan, drainase, dan fasilitas sosial.

“Saya tidak mau itu dibilang ini cuma kerjanya gubernur. Saya selalu sampaikan para bupati, para wali kota, kalau kita menyelesaikan masalah, ini kerja kita semua,” ungkapnya.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut, termasuk perusahaan, BPN, Kadin, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat. Menurutnya, penyelesaian persoalan agraria membutuhkan keterlibatan bersama agar kesepakatan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan.

Anwar berharap penyelesaian konflik tersebut dapat menjadi contoh penanganan persoalan agraria yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Ia juga meminta DPRD Sulteng memberikan perhatian terhadap penyelesaian tersebut sebagai salah satu praktik kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Sementara itu, perwakilan warga Mes Pondok Karya menyampaikan rasa syukur serta apresiasi mendalam kepada Gubernur Sulteng, satgas PKA dan seluruh pihak yang telah memperjuangkan hak tempat tinggal mereka selama ini.

“Kami tidak menginginkan adanya permasalahan yang berlarut-larut. Yang kami inginkan hanyalah kesempatan untuk menjalani hidup dengan tenang, bekerja dengan tenang, membangun keluarga, serta menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dibayangi ketidakpastian mengenai tempat tinggal kami,” ujar Kartika, perwakilan warga Mes Pondok Karya.

Warga berharap seluruh komitmen yang telah disepakati dapat direalisasikan tepat waktu agar penyelesaian Konflik LIK Tondo ini benar-benar membawa ketenangan dan harapan baru bagi para keluarga penerima manfaat.

“Penyelesaian persoalan ini bukanlah semata-mata tentang berakhirnya sebuah konflik, melainkan tentang kembalinya harapan, ketenangan, dan kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik,” ungkapnya. (kn)