PALU, KAUSA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido mengungkapkan penyelesaian konflik agraria LIK Tondo di Kota Palu melibatkan proses pendataan ketat bersama Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) dan aktivis perempuan untuk memastikan hak tempat tinggal warga Mes Pondok Karya.

Satgas PKA Pemprov Sulteng yang diketuai Eva Bande memfasilitasi dan mengadvokasi penyelesaian konflik tersebut, dengan dukungan sejumlah aktivis perempuan yang turut memperjuangkan hak-hak warga LIK.

Pemerintah bersama Satgas telah melakukan inventarisasi data sebanyak tujuh kali guna memverifikasi warga yang benar-benar tinggal di kawasan tersebut. Pendataan ini dilakukan untuk mencegah masuknya penerima manfaat di luar area objek relokasi.

“Kami hampir kira-kira sudah tujuh kali mungkin melakukan inventarisasi data sesuai dengan yang tinggal di Mes. Jadi di luar area Mes itu tidak termasuk,” jelas Reny, Senin (09/11/2026).

Proses pendataan warga yang mengawal konflik agraria LIK Tondo ini telah berlangsung hampir dua tahun. Pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan relokasi tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterkaitan historis sejak kawasan tersebut menjadi sentra kerajinan kayu eboni pada 1991 hingga 1992.

Dalam skema penyelesaian yang disepakati, PT Palu Nagaya dan PT Intim berkomitmen menyediakan lahan seluas kurang lebih 2.000 meter persegi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkimtan kemudian bertanggung jawab membangun 18 unit rumah tipe 36 beserta fasilitas air bersih dan listrik.

“Yang pertama adalah pemerintah provinsi disupport juga oleh Bapak Gubernur komitmen untuk membangunkan mereka rumah tipe 36 beserta dengan air bersih dan sarana listrik. Itu yang kita penuhi,” ungkap Reny.

Pemerintah Kota Palu bersama pihak terkait juga diharapkan turut mendukung penyediaan infrastruktur lingkungan seperti jalan, drainase, dan fasilitas sosial. Hal ini agar kawasan hunian baru bagi warga terdampak konflik agraria LIK Tondo dapat ditempati dengan layak.

Selain pembangunan fisik, pemerintah menetapkan aturan ketat terkait status kepemilikan hunian baru guna melindungi kepentingan masyarakat. Warga penerima manfaat dilarang memperjualbelikan rumah tersebut dalam jangka waktu tertentu setelah menempati lokasi baru.

“Status kepemilikan itu sudah langsung kita bisa berikan langsung kepada masyarakat, tetapi ada persyaratannya. Kalau tidak salah ingat saya 10 tahun itu dia tidak bisa meninggalkan tempat itu,” ujar Reny.

“Saya lupa lima tahun atau sepuluh tahun, lupa, nanti di MoU-nya ada,” katanya.

Adapun lahan relokasi dalam kesepakatan disebut memiliki status Hak Guna Bangunan (HGB). Karena itu, kata Reny kejelasan mengenai siapa yang akan menjadi pemegang hak atas tanah, bagaimana mekanisme pemberian hak kepada warga, serta ketentuan jangka waktu HGB menjadi hal yang perlu dipastikan dalam dokumen final. (kn)