KAUSA.ID, PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, bersama Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengikuti sosialisasi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Kegiatan ini berlangsung secara daring dari ruang kerja Wali Kota Palu pada Selasa (11/03/2025).

MCP merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

Indikator ini menjadi acuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam pemaparan KPK, disampaikan bahwa indeks MCP nasional pada tahun 2024 mencapai angka 76, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75.

Meski demikian, perhatian khusus diberikan pada sektor pengadaan barang dan jasa yang masih memiliki skor terendah, yakni 68. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi tantangan utama di banyak daerah.

Indikator MCP 2025 mencakup delapan fokus area utama, yaitu:

  1. Perencanaan dan penganggaran
  2. Pengadaan barang dan jasa
  3. Pelayanan publik
  4. Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
  5. Manajemen ASN
  6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
  7. Optimalisasi pajak daerah
  8. Perizinan

Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana, serta perwakilan dari 546 pemerintah daerah, baik secara langsung maupun daring.

Dalam kesempatan ini, KPK juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam implementasi MCP 2024 sebagai bentuk apresiasi atas upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan mengikuti sosialisasi ini, Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi MCP guna menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari praktik korupsi. (**)