KAUSA.ID, PALU — Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai panglima kebijakan serta memfokuskan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai pintu masuk utama menurunkan angka kemiskinan.

Anwar Hafid menyampaikan penegasan tersebut saat memimpin rapat dan memberikan arahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.

Gubernur menekankan agar setiap OPD menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan anggaran, tetapi tetap mengedepankan konsep dan inovasi yang jelas. Ia meminta OPD menghadirkan inovasi yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat, bukan sekadar program formalitas.

Ia juga mendorong jajaran pemerintah mencontoh praktik baik dari daerah lain selama inovasi tersebut relevan dan memberi manfaat bagi Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid bahkan turun langsung membedah data bersama para kepala OPD, termasuk pada akhir pekan, untuk memastikan setiap kebijakan berangkat dari kondisi nyata di lapangan. Ia meminta seluruh OPD menelusuri dan memverifikasi data hingga tingkat paling rinci.

“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.

Dari pendalaman data tersebut, Gubernur menemukan korelasi kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Ia menyimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah RTLH di suatu wilayah, semakin tinggi pula angka kemiskinannya. Ia mencontohkan Kota Palu yang memiliki angka kemiskinan relatif rendah, tetapi masih menghadapi persoalan kepemilikan rumah. Sementara di beberapa kabupaten lain, masyarakat telah memiliki rumah, namun kualitas rumah yang tidak layak justru mendorong tingginya angka kemiskinan.

Karena itu, Anwar Hafid menetapkan penanganan RTLH sebagai pintu masuk strategis untuk menurunkan kemiskinan. Ia menilai langkah tersebut dapat membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar.