KAUSA.ID, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya pengelolaan industri kerajinan daerah secara profesional dan berorientasi pada nilai ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang mengusung tema Sinergi, Kolaborasi, dan Akselerasi Pengembangan Industri Kerajinan di Sulawesi Tengah, di Hotel Sutan Raja Palu, Sabtu (20/12/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan. Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Dekranasda Sulteng, Gubernur Anwar Hafid mendorong perubahan pola kerja Dekranasda agar tidak lagi bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan perajin.

“Kalau Dekranasda mau maju, pola kerjanya harus kita ubah. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Pengelolaan industri kerajinan harus profesional dan berbasis perencanaan yang jelas. Tujuan kita bukan sekadar pameran atau kebanggaan simbolik, tetapi bagaimana kerajinan ini memiliki nilai ekonomi dan benar-benar menghidupkan UMKM serta para perajin,” tegas Gubernur.

Ia menekankan perlunya dukungan tenaga ahli atau konsultan yang mampu menyusun roadmap pengembangan industri kerajinan dari hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi, peningkatan kualitas produk, hingga strategi pemasaran yang berorientasi pada kebutuhan pasar.

“Dekranasda perlu didukung konsultan yang memahami potensi daerah, memiliki jejaring, dan mampu menyusun perencanaan lima tahunan yang terukur. Tanpa perencanaan yang matang dan profesional, industri kecil sulit berkembang. Ini bukan hanya soal pasar, tetapi kesiapan produk agar layak dan siap dijual,” ujarnya

Menurut Gubernur, Dekranasda memiliki posisi strategis sebagai lembaga formal yang berjalan berdampingan dengan pemerintah daerah. Dengan dukungan kebijakan, peluang pasar produk kerajinan Sulawesi Tengah sangat terbuka, termasuk melalui sektor pendidikan, pariwisata, serta penerapan kewajiban penggunaan produk bermotif khas daerah di fasilitas publik dan perhotelan.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan menyampaikan bahwa rapat pengurus tersebut merupakan pertemuan perdana setelah konsolidasi kepengurusan yang dilaksanakan pada 30 Juni 2025. Ia menilai momentum ini penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah 2025–2030.