JAKARTA, KAUSA – Penyaluran Bansos Agustus 2026 difokuskan pada rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, khususnya kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan sosial tepat sasaran, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui per Agustus 2026.

Kementerian Sosial (Kemensos) RI menegaskan bahwa mekanisme prioritas ini bertujuan agar subsidi negara hanya diberikan kepada 40% populasi terbawah yang paling membutuhkan. Sistem Desil membagi masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, di mana Desil 1 adalah kelompok paling miskin dan Desil 10 paling kaya.

Prioritas utama Bansos Agustus 2026, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lainnya, diarahkan sepenuhnya kepada keluarga di Desil 1-4. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 yang menjadi acuan regulasi sepanjang tahun 2026.

Untuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako, cakupannya sedikit lebih luas, yaitu Desil 1 hingga Desil 5. Namun, prioritas penyaluran tetap diberikan kepada Desil 1-4 apabila kuota terbatas. Sementara itu, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) atau KIS juga menyasar Desil 1-5.

“Pemerintah memprioritaskan Desil 1-4 dalam penyaluran bansos PKH, BPNT, dan lainnya berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Agustus 2026,” demikian pernyataan resmi dari publikasi kebijakan penyaluran Bansos Agustus 2026.

Update data DTSEN terakhir pada April 2026 mencatat penambahan 25.665 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang masuk kategori Desil 1-4. Di sisi lain, sebanyak 11.000 keluarga dicoret dari daftar karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria atau ditemukan data ganda.

Masyarakat dapat memeriksa status Desil dan kepesertaan Bansos Agustus 2026 secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Penting untuk diingat, masuk dalam kelompok desil prioritas tidak serta merta menjamin penerimaan bansos, melainkan syarat kelayakan dasar yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sesuai kriteria program. (**)