JAKARTA, KAUSA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah sejak awal 2026 kini disorot setelah ribuan kasus dugaan Keracunan Makan Bergizi Gratis dilaporkan. Hingga 21 Agustus 2026, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut angka fantastis: 40.759 kasus di 36 provinsi. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak berwenang belum merilis total akumulasi kasus secara nasional.

Sorotan terhadap Keracunan Makan Bergizi Gratis ini semakin menguat menyusul laporan gelombang keracunan massal pada Juli-Agustus 2026, yang memicu evaluasi nasional oleh BGN. Korban utama keracunan adalah siswa sekolah dan beberapa tenaga pendidik yang menyantap menu MBG di lingkungan sekolah. Kasus-kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis ini tersebar di berbagai daerah, dengan klaster besar di Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Menanggapi maraknya insiden Keracunan Makan Bergizi Gratis, BGN pada 21 Agustus 2026 mengumumkan penutupan 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan. Tindakan ini diambil setelah berbagai temuan investigasi menunjukkan kelalaian dalam penyimpanan atau pengolahan makanan, bahkan kontaminasi bakteri seperti Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus di beberapa lokasi.

Irman Hasanuddin, Pendiri Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mengungkapkan data yang dikompilasi lembaganya. “Berdasarkan kompilasi laporan media dan pengaduan masyarakat, kami mencatat sekitar 40.759 kasus keracunan terkait MBG sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 di 36 provinsi. Namun, angka ini bukan data resmi pemerintah dan sebagian kasus belum dikonfirmasi medis oleh dinas kesehatan setempat,” kata Irman Hasanuddin pada Agustus 2026.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan tindakan yang telah diambil pihaknya. “Kami menutup sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan, selama saya bertugas memimpin [BGN],” kata Sudaryono pada 21 Agustus 2026.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap standar keamanan pangan program Keracunan Makan Bergizi Gratis yang menelan anggaran besar ini. Koalisi pemantau MBG Watch dan JPPI mendesak pemerintah untuk membuka data total kasus secara transparan, termasuk rincian per provinsi, status konfirmasi medis, dan hasil investigasi. Publik juga menuntut pertanggungjawaban dari pengelola SPPG yang terbukti lalai agar kejadian serupa tidak terulang kembali.