KAUSA.ID, BANGGAI – Dalam kampanye dialogis di Desa Sido Makmur Kecamatan Moilong, Banggai, Jumat (25/10/2024), pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 2, Anwar Hafid dan Reny Lamadjido, kembali menegaskan komitmen mereka dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah lama menjadi permasalahan bagi petani dan masyarakat di wilayah tersebut.

Didampingi tokoh perempuan sekaligus pejuang agraria, Eva Bande, mereka menyerukan perubahan untuk melindungi hak-hak tanah rakyat dan mengembalikan kedaulatan petani.

Anwar Hafid menyampaikan bahwa pemerintah harus tegas berdiri di sisi rakyat dan bebas dari kepentingan perusahaan, agar dapat memberikan keadilan yang merata.

“Pemerintah tidak boleh ada konflik kepentingan dengan perusahaan apa pun. Tugas kita jelas, berdiri tegak untuk rakyat. Konflik agraria akan kami selesaikan dengan tegas, tanpa mengorbankan hak-hak rakyat,” tegas Anwar.

Menurutnya, langkah ini bukan hanya janji, tetapi telah diterapkan selama karier politiknya. Ia mencontohkan tindakan serupa di Morowali, di mana ia memerintahkan pengukuran ulang lahan hak guna usaha (HGU) perusahaan untuk memastikan bahwa tanah rakyat tidak dirampas.

Hasilnya, lebih dari 300 hektar tanah yang awalnya dikuasai perusahaan berhasil dikembalikan ke masyarakat.

“HGU itu bukan Al-Quran yang sakral, itu peraturan yang bisa direvisi jika bertentangan dengan kebutuhan rakyat,” ujarnya, menegaskan bahwa rakyat harus selalu didahulukan.

Eva Bande yang turut hadir, menambahkan bahwa perjuangan agraria memerlukan pemerintah yang berpihak pada keadilan sosial dan tidak tunduk pada tekanan korporasi. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang mau mendengar keluhan para petani dan bertindak nyata dalam melindungi tanah-tanah mereka.

Anwar juga mengingatkan bahwa untuk mewujudkan hal ini, pemimpin tidak boleh berfokus pada kepentingan pribadi atau aset pribadi.

“Kita tidak sedang mencari pemimpin yang berapa banyak tanahnya, berapa banyak uangnya. Kita butuh pemimpin yang siap mengembalikan martabat rakyat,” ujarnya di hadapan para petani, tokoh adat, dan tokoh agama yang hadir.

Dengan mendekati hari pemilihan pada 27 November mendatang, Anwar Hafid dan Dr. Reny Lamadjido terus menggalang dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah yang terbentuk benar-benar berdedikasi pada penyelesaian konflik agraria dan melindungi tanah rakyat di Sulawesi Tengah.**