SIGI, KAUSA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, komitmen menjadikan sektor pertanian Sulteng sebagai motor utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, memacu modernisasi pertanian Sulawesi Tengah. 

Komitmen ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Sigi, Selasa (14/7/2026).

Anwar Hafid menyampaikan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk merumuskan langkah konkret agar sektor pertanian benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. 

“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” kata Anwar Hafid.

Anwar Hafid mengungkapkan bahwa berdasarkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat mandat strategis sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional. Olehnya Pemprov Sulteng telah menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan melalui program unggulan Berani Panen Raya yang tertuang dalam RPJMD.

Menurutnya, Berani Panen Raya bukan sekadar slogan, melainkan gerakan besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara nyata. Target ini sejalan dengan visi modernisasi pertanian Sulawesi Tengah.

“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang semakin sejahtera,” tegasnya.

Saat ini, produktivitas rata-rata padi Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 4 ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan produktivitas rata-rata meningkat menjadi 6 ton per hektare pada tahun 2027.

“Saya yakin target ini bisa kita capai kalau semua bergerak bersama,” katanya optimistis.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menyoroti masih kuatnya sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang kerap menghambat pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh lagi dibatasi oleh persoalan kewenangan administratif.

“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” ujarnya.

Ia meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan secara terbuka berbagai kebutuhan daerah sehingga pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dukungan yang benar-benar tepat sasaran. Ini penting untuk keberhasilan modernisasi pertanian Sulawesi Tengah.

“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek.”

Mantan Bupati Morowali dua periode itu bahkan menegaskan bahwa dirinya ingin menghapus budaya saling melempar tanggung jawab karena alasan kewenangan.

“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” tegasnya.

Anwar Hafid juga mengajak seluruh penyuluh pertanian, kepala BPP, hingga kepala dinas pertanian agar tidak ragu mengundangnya ketika ada kegiatan panen raya maupun aktivitas pertanian di lapangan. Menurutnya, kehadiran pemerintah bukan untuk seremonial, melainkan memberikan motivasi kepada petani.

“Kalau ada panen raya, cukup kirim WhatsApp kepada saya. Kalau ada waktu, saya datang. Tidak usah bikin surat resmi, tidak usah pasang tenda, tidak usah potong ayam atau buat acara besar. Saya datang untuk memberi semangat kepada petani,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta. 

Ia menilai semangat merupakan modal penting dalam membangun sektor pertanian. “Rakyat membutuhkan kehadiran pemimpinnya. Ketika gubernur, bupati, kepala dinas turun ke lapangan, petani merasa diperhatikan dan semakin semangat bekerja.”

Selain peningkatan produktivitas, Gubernur juga mendorong transformasi digital dalam tata kelola pertanian. Menurutnya, seluruh data petani sudah harus terintegrasi secara digital agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang akurat. 

“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap petani penggarap yang selama ini kerap belum tersentuh berbagai program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan. 

“Tujuan akhir semua program ini adalah kesejahteraan petani. Kita tidak boleh hanya melihat lahannya, tetapi juga melihat kondisi keluarganya, pendidikan anak-anaknya, hingga akses mereka terhadap layanan kesehatan.”

Anwar Hafid juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru yang menjadi program strategis Kementerian Pertanian. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar layak dikembangkan sehingga target nasional dapat tercapai.

“Jangan sampai lokasi ditentukan hanya berdasarkan peta di atas meja tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kita yang paling tahu kondisi daerah kita,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar target penambahan luas sawah tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.

“Saya ingin rekomendasi dari rapat ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan. Bukan lagi program yang dibuat dari belakang meja, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan daerah.” pungkasnya. (**)