JAKARTA, KAUSA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan awal 2026 kembali menuai sorotan tajam setelah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengklaim adanya 40.759 kasus dugaan Keracunan Makan Bergizi Gratis di 36 provinsi sepanjang 2025 hingga Agustus 2026. Angka tersebut mencuat di tengah belum adanya rilis data total nasional resmi dari pemerintah, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengumumkan penutupan 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena tidak memenuhi standar keamanan pangan per 21 Agustus 2026.

Gelombang laporan Keracunan Makan Bergizi Gratis meningkat signifikan pada Juli dan Agustus 2026, memicu kekhawatiran publik tentang kualitas dan keamanan pangan yang disajikan. Korban utama adalah siswa sekolah (SD/SMP/SMA), serta beberapa guru dan masyarakat umum di lokasi distribusi tertentu. Kasus-kasus ini tersebar di banyak provinsi, dengan klaster besar di antaranya Sumatra Utara (Karo), Jawa Tengah (Klaten, Karanganyar, Kulon Progo), Jawa Timur (Kediri, Tulungagung), Riau (Kampar), Sulawesi Tengah (Banggai Kepulauan), dan Papua (Jayapura).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 40.759 kasus dugaan Keracunan Makan Bergizi Gratis. Angka ini merupakan kompilasi laporan media dan pengaduan masyarakat. Namun, sebagian dari kasus-kasus ini belum dikonfirmasi secara medis oleh dinas kesehatan setempat. Oleh karena itu, angka ini menjadi indikasi skala masalah, bukan data resmi pemerintah yang telah terverifikasi seluruhnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 21 Agustus 2026 mengumumkan tindakan tegas terhadap SPPG yang bermasalah. Mereka menutup sekitar 1.300 SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar keselamatan pangan. BGN juga menyatakan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, meliputi aspek pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan kepatuhan terhadap protokol keamanan pangan. Hingga 21 Agustus 2026, BGN belum memublikasikan total nasional terakumulasi kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis sejak awal peluncuran program.

Beberapa contoh kasus besar Keracunan Makan Bergizi Gratis di Agustus 2026 yang disorot media antara lain di Karo, Sumatra Utara, dengan 265–353 siswa menjadi korban. Dugaan sementara penyebabnya adalah kelalaian penyimpanan ikan yang tidak dimasukkan ke freezer. Di Klaten, Jawa Tengah, 145 siswa SDIT Sinar Fajar terdampak, sementara di Kediri, Jawa Timur, 211 siswa mengalami keracunan massal yang hasil uji labnya menunjukkan kontaminasi bakteri Bacillus cereus pada tumis buncis dan wortel.

Menanggapi desakan publik dan temuan berulang, Koalisi Pemantau MBG (MBG Watch) dan JPPI mendesak pemerintah untuk membuka data total kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis secara transparan. Termasuk rincian per provinsi, status konfirmasi medis, dan hasil investigasi. Publik juga menuntut pertanggungjawaban pengelola SPPG yang terbukti lalai, serta perbaikan standar keamanan pangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Berdasarkan kompilasi laporan media dan pengaduan masyarakat, kami mencatat sekitar 40.759 kasus keracunan terkait MBG sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 di 36 provinsi. Namun, angka ini bukan data resmi pemerintah dan sebagian kasus belum dikonfirmasi medis oleh dinas kesehatan setempat,” kata Irman Hasanuddin, Pendiri Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmen lembaganya. “Kami menutup sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan, selama saya bertugas memimpin [BGN],” ujarnya pada 21 Agustus 2026.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menambahkan bahwa proses penyelidikan oleh pihak berwajib sedang berjalan. “Kami akan mengikuti hasil penyelidikan tersebut dan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agustina, menanggapi tuntutan sanksi hukum pasca-insiden Keracunan Makan Bergizi Gratis di Karo.

Alvin Lie, Pengamat dan anggota Koalisi Pemantau MBG, juga menyoroti masalah ini. “Keracunan massal yang disebabkan oleh menu MBG menunjukkan masih lemahnya pertanggungjawaban terhadap pengelolaan makanan dalam program prioritas. Pengelola SPPG bisa dijerat pasal berlapis jika menu MBG bikin keracunan,” tegas Alvin Lie pada 16 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah mengingatkan adanya risiko fraud atau kecurangan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk aspek pengadaan bahan pangan dan distribusinya.