JAKARTA, KAUSA – Laporan non-pemerintah dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut 40.759 kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di 36 provinsi sejak 2025 hingga Agustus 2026. 

Data ini muncul seiring lonjakan insiden pada Juli-Agustus 2026, yang memicu Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Peningkatan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis ini menjadi sorotan publik dan mendesak pemerintah untuk transparansi data.

Program Makan Bergizi Gratis, yang diluncurkan sebagai prioritas nasional, mengalami gelombang laporan keracunan makanan massal. Korban utama adalah siswa sekolah dan tenaga pendidik. 

Meskipun data JPPI menunjukkan angka yang masif, pemerintah belum merilis total nasional terakumulasi dari kasus keracunan Makan Bergizi Gratis secara terbuka per 21 Agustus 2026. Data resmi yang tersedia terbatas pada pengumuman BGN mengenai penutupan SPPG dan hasil investigasi per daerah.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengumpulkan data 40.759 kasus keracunan Makan Bergizi Gratis dari laporan media dan pengaduan masyarakat. Namun, JPPI sendiri menyatakan bahwa sebagian dari kasus ini belum dikonfirmasi secara medis oleh dinas kesehatan setempat. Angka ini berfungsi sebagai indikasi skala masalah, bukan sebagai data resmi pemerintah yang telah terverifikasi secara menyeluruh.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 21 Agustus 2026 mengumumkan penutupan 1.300 SPPG. Penutupan ini dilakukan karena SPPG tersebut dinilai tidak memenuhi standar keselamatan pangan. BGN juga menyatakan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, termasuk aspek pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis terulang.

Beberapa kasus besar keracunan Makan Bergizi Gratis yang terjadi pada Agustus 2026 mencakup:

  • Karo, Sumatra Utara: 265–353 siswa dari beberapa sekolah terdampak. Dugaan penyebab sementara adalah kelalaian penyimpanan ikan.
  • Klaten, Jawa Tengah: 145 siswa SDIT Sinar Fajar keracunan. SPPG yang melayani sekolah tersebut disetop sementara.
  • Kediri, Jawa Timur: 211 siswa mengalami keracunan massal. Hasil uji lab menunjukkan tumis buncis dan wortel terkontaminasi bakteri Bacillus cereus.
  • Kulon Progo, DIY: Hasil uji lab menemukan bakteri Staphylococcus aureus pada lauk ayam BBQ di SMPN 3 Wates.
  • Kampar, Riau: Total 151 siswa dan guru terdampak.
  • Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah: 50–52 siswa dari tiga SD keracunan.

Publik menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari pemerintah. Koalisi pemantau MBG Watch dan JPPI mendesak agar pemerintah membuka data total kasus keracunan Makan Bergizi Gratis, termasuk rincian per provinsi dan status konfirmasi medis. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah mengingatkan adanya risiko fraud dalam pelaksanaan program MBG, termasuk dalam aspek pengadaan bahan pangan dan distribusinya, yang dapat berkontribusi pada kasus keracunan Makan Bergizi Gratis.

“Berdasarkan kompilasi laporan media dan pengaduan masyarakat, kami mencatat sekitar 40.759 kasus keracunan terkait MBG sepanjang 2025 hingga Agustus 2026 di 36 provinsi. Namun, angka ini bukan data resmi pemerintah dan sebagian kasus belum dikonfirmasi medis oleh dinas kesehatan setempat,” kata Irman Hasanuddin, Pendiri Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

“Kami menutup sebanyak 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan, selama saya bertugas memimpin [BGN],” kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada 21 Agustus 2026.

Hingga saat ini, BGN belum memublikasikan total nasional terakumulasi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis. Data yang tersedia masih berupa pengumuman penutupan SPPG dan informasi kasus per daerah. Evaluasi menyeluruh dan upaya perbaikan standar keamanan pangan terus dilakukan, namun tekanan publik untuk transparansi data secara nasional masih tinggi. (kn)