PALU, KAUSA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin mengkhawatirkan, dipicu fenomena El Nino yang menyebabkan suhu ekstrem. Situasi ini mendorong enam organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mendesak tindakan mitigasi serius dan penetapan status kedaruratan guna mengatasi potensi Karhutla Sulteng yang diprediksi menjadi yang terbesar dalam satu dekade terakhir.

Karsa Institute, IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, dan ROA (Relawan untuk Orang dan Alam) bersama-sama menyuarakan urgensi penanganan Karhutla Sulteng. Mereka menekankan bahwa Karhutla Sulteng bukan lagi insidental, melainkan ancaman berulang yang memerlukan strategi pencegahan dan pengelolaan lanskap yang lebih serius.

Data dari SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa luas areal Karhutla di Sulawesi Tengah mencapai 4.147 hektare pada periode Januari hingga Juni 2026. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kejadian Karhutla Sulteng yang memerlukan perhatian mendalam.

Lonjakan titik panas juga menjadi indikator kritis. Periode 1 Januari hingga 15 Juni 2026 mencatat 1.007 titik panas di Sulawesi Tengah, meningkat 205 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang hanya 330 titik. Kondisi ini memperparah ancaman Karhutla Sulteng.

Kondisi Karhutla Sulteng yang memburuk telah menempatkan Sulawesi Tengah dalam 10 besar provinsi dengan jumlah titik panas terbanyak di Indonesia. Sebanyak 263 titik panas tercatat, mengindikasikan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah paling terdampak Karhutla Sulteng, dengan penetapan status Siaga Darurat Bencana Karhutla pada 19 Agustus 2026 oleh Bupati. Kebakaran di Gunung Kalendang, Desa Balinggara pada 17 Agustus 2026, yang melahap sekitar 20 hektare lahan, menunjukkan betapa seriusnya ancaman Karhutla Sulteng di daerah tersebut.

“Karhutla bukan hanya persoalan api. Ketika api memasuki kawasan hutan dan ekosistem penting, dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama dibandingkan durasi kebakaran itu sendiri,” kata Karsa Institute.

Dampak Karhutla Sulteng mencakup hilangnya tutupan vegetasi, rusaknya habitat satwa liar, menurunnya kualitas tanah dan air, serta peningkatan emisi karbon. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam juga menghadapi risiko kesehatan dan kerugian ekonomi akibat Karhutla Sulteng.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah berada pada kategori kemudahan kebakaran sedang hingga sangat tinggi. Perubahan iklim berkontribusi pada kondisi kering yang membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan mempercepat penyebaran api, sehingga memperbesar risiko Karhutla Sulteng.

NGO mendesak tindakan kedaruratan segera di beberapa kabupaten seperti Tojo Una-Una dan Banggai, mengingat puncak musim kemarau diperkirakan hingga September atau pertengahan Oktober. Pendekatan simultan yang mencakup deteksi, respons cepat, isolasi api, pendinginan, dan pencegahan api sangat dibutuhkan untuk mengendalikan Karhutla Sulteng.

Dalam jangka menengah, fokus harus pada peningkatan kapasitas pencegahan kebakaran berbasis masyarakat dan desa. Ini termasuk membangun sistem peringatan dini, memperkuat respons awal masyarakat, mendorong pengelolaan lahan tanpa pembakaran, serta melindungi kawasan hutan dan ekosistem penting dari dampak Karhutla Sulteng. (**)